PNS Dapat Bantuan DP KPR Rp 4 Juta, Bagaimana Tukang Bakso Cs?

Jakarta -Program kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih fokus pada pekerja formal yang punya penghasilan tetap dan pendapatan rendah (MBR) yaitu maksimal Rp 7 juta untuk rusun, dan Rp 4 juta untuk rumah tapak.

Selain pekerja formal swasta, program ini juga berlaku untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa mendapat bantuan uang muka (DP) KPR Rp 4 juta dan bunga KPR hanya 5%/tahun.

Pada pemerintahan sebelumnya sempat ada rencana program KPR untuk masyarakat informal, seperti tukang bakso, ojek, pedagang atau profesi lainnya yang tak memiliki penghasilan tetap.

Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU-PR) Syarief Burhanuddin menuturkan, saat ini, pemerintah tengah mengkaji skema yang memungkinkan golongan pekerja non formal bisa mendapatkan KPR subsidi.

“‎Kita tengah mengkaji yang informal non bankable menjadi bankable,” kata Syarief ditemui di kantor Kementerian PU PR, Jalan Pattimura, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Kementerian PU-PR sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengenai hal ini. Nantinya dimungkinkan skema pembiayaan kredit kepemilikan rumah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Sayangnya, Syarief belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal ini.

“Informal penjual bakso, tukang becak, bisa mendapatkan bantuan melalui KUR. Skemanya itu dibuat, nanti tanya Menteri Ekonomi (Sofyan Djalil),” tuturnya.

Seperti diketahui saat Menteri Perumahan Rakyat masih dipegang oleh Djan Faridz, pernah menjanjikan program KPR subsidi untuk pekerja non formal. Bahkan menurut Djan, program ini sudah berjalan di Palembang. Sebanyak 1.000 unit rumah diperuntukkan bagi pekerja non formal.

source

Dukung Pemerintah, BTN Luncurkan Housing Index

PERBANKAN-Bank BTN memprakarsai terbentuknya Housing Index, yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan teknis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan bisnis menyangkut perumahan. Dibentuknya BTN Housing Index (BTNHI)diharapkan dapat membantu pemerintah atau pengembang bahkan masyarakat terkait dengan bisnis pembiayaan perumahan.

“Kami sangat mendukung program ini dan sebagai pemain terbesar dalam bisnis pembiayaan perumahan di Indonesia, BTN memprakarsai terbentuknya Housing Index, yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan teknis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan bisnis menyangkut perumahan,” ujar Mansyur S. Nasution, Direktur Bank BTN menjelaskan usai meresmikan Office of  BTN Housing Finance Center, di wilayah Menteng Jakarta Pusat, Senin 20 April 2015.

Dikatakan Mansyur, index tentang bisnis pembiayaan perumahan secara nasional tersaji dalam BTNHI. Data yang ada sangat terukur karena potret yang dipakai adalah kredit-kredit yang disalurkan Bank BTN pada industry perumahan secara nasional. Data dalam BTNHI dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi bisnis pembangunan perumahan pada wilayah tertentu, sekaligus dapat melihat pertumbuhan harga-harga properti di daerah.

“Ini penting dalam pengambilan kebijakan terutama bagi stakeholder menyangkut program perumahan nasional. Kami optimis BTN Housing Index akan menjadi bagian strategis dalam pengembangan bisnis pembiayaan perumahan di Indonesia karena dikelola langsung dari sumbernya,” jelas Mansyur.

BTNHI  tidak sama dengan Indeks Harga Properti Residensial Bank Indonesia. BTNHI dihitung berdasarkan transaksi riil nasabah Bank BTN. Sementara HPRBI berdasarkan harga listing pengembang yang dijadikan responden. Determinasi harga dalam BTNHI mencakup primer dan sekunder. HPRBI hanya mencakup harga sekunder. BTNHI diharapkan dapat melengkapi data yang sudah ada saat ini dengan layanan yang berbeda.

Mansyur mencontohkan, BTNHI untuk rumah tapak secara nasional tipe dibawah 36M2 tumbuh melambat pada triwulan IV tahun 2014 setelah pada periode-periode sebelumnya mengalami kenaikan. BTNHI untuk tipe ini tercata sebesar 118,9 atau tumbuh 3,84% (qoq). Sementara untuk harga rata-rata untuk tipe rumah pada jenis ini naik 3,99% atau tumbuh lebih rendah dibandingkan Triwulan II dan III tahun 2014 yang masing-masing naik 8,55% dan 8,79%. Harga rata-rata untuk tipe ini tercata sebesar Rp.221,3 Juta pada Triwulan IV tahun 2014.

BTN HFC saat ini sudah dapat dimanfaatkan sebagai  Learning Center edukasi perbankan dan pembiayaan perumahan Indonesia dengan berbagai bentuk program pelatihan seperti seminar, workshop dan short course yang bersertifikasi serta online subscription sebagai portal ilmu pengetahuan. Fungsi sebagai research center  sudah dihasilkan dalam bentuk BTN Housing Index.

propertynbank

Mau Ikut Program DP KPR 1%? Tunggu Tanggal 25 April

Jakarta -Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin punya rumah dengan harga terjangkau. Mulai 25 April 2015, Bank BTN meluncurkan program uang muka (DP) KPR hanya 1% untuk rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jenis tapak (landed house).

Sejak 1 Maret 2015, BTN juga telah melaksanakan program DP KPR hanya 1% bagi penerima KPR subsidi untuk jenis rumah susun sederhana milik (Rusunami).

“Tahap pertama untuk yang rusunami (Rumah susun sederhana milik) sudah mulai 1 Maret. Nanti tanggal 25 April akan kita luncurkan untuk yang rumah tapak,” kata Direktur Mortgage and Consumer Landing BTN Mansyur S Nasution ‎ di BTN Housing Finance Center, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Harga rumah murah dalam program subsidi KPR FLPP yang ditentukan pemerintah berkisar Rp 100-175 juta. Artinya, dengan fasilitas uang muka 1% maka pemohon KPR subsidi hanya mengeluarkan uang muka sebesar Rp 1-1,75 juta.

Adapun syarat penerima KPR FLPP ini masih sama dengan aturan sebelumnya yakni pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 4 juta bagi yang akan membeli rumah tapak, dan pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 7 juta/bulan untuk yang akan membeli rusun, dalam skema FLPP.

“Masih sama. Hanya besaran DP-nya yang sudah bisa turun sampai 1%,” katanya.

Mansyur menambahkan, untuk mendapatkan fasilitas ini, calon penerima program DP 1% ini harus memenuhi syarat dari BTN dan ketentuan umum program KPR FLPP.

Ketentuan tersebut diantaranya harus warga negara Indonesia alias WNI yang berdomisili di Indonesia dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Pemohon haruslah belum pernah memiliki rumah sendiri seblumnya dan belum pernah menerima subsidi apapun untuk pemilikan rumah dari pemerintah. Telah bekerja di perusahaan formal minimal 1 tahun dan punya NPWP dan SPT Tahun PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku‎

“Ini sebenarnya program lama untuk KPR FLPP. Tapi waktu itu syarat minimal DP dipersyaratkan 5%. Kalau sekarang kita turunkan jadi 1%. Bedanya itu saja. Kalau dari persyaratan sama,” katanya.

sumber : link