Jurus Berhemat Memilih Hunian Bagi Kelas Menengah dan Bawah

Program rumah murah telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Hanya tinggal menunggu realisasinya saja. Perlahan tapi pasti program rumah murah ini pasti akan banyak diserbu oleh karyawan yang memiliki penghasilan pas-pasan. Pasalnya, harga rumah saat ini baik rumah tapak maupun apartemen terlalu tinggi dan jauh dari kantong para karyawan kelas bawah dan menengah. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan para karyawan tersebut untuk memiliki hunian.

1. Memilih apartemen murah dan rusunami

Apabila Anda tergolong karyawan kelas menengah dan bawah yang sedang mencari rumah bisa memilih apartemen murah dan rusunami. Memang apartemen dan rusunami ini lokasinya tak berada tepat di pusat kota namun masih terjangkau. Misalnya saja, saat ini banyak dipasarkan apartemen murah dengan harga berkisar Rp 300 juta hingga Rp 600 juta di dalam kota Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Apartemen atau rusunami tersebut umumnya berada di dalam kota, meskipun bukan di lokasi premium, tetapi dekat dengan pusat aktivitas sehari-hari. Contohnya De Green Pramuka, Basura City, Teluk Intan, Taman Melati Margonda, Pancoran Riverside, dan lain-lain.

2. Uang mukanya bisa dicicil

Setelah Anda selesai memilih lokasi yang tepat untuk hunian Anda, maka langkah selanjutnya adalah mencari rusunami dan apartemen murah yang uang mukanya bisa dicicil. Kebutuhan Anda tentu bukan hanya terpaku pada pembelian hunian saja. Masih banyak kebutuhan sehari-hari yang harus Anda penuhi.

Sudah pengembang menawarkan kemudahan dalam pembayaran uang muka. Biasanya, uang muka sebesar 30 persen ini bisa diangsur enam kali atau 12 kali tanpa bunga. Meski hal tersebut merupakan strategi marketing pengembang untuk memikat konsumen, namun tak salah bila dicoba. Uang muka yang diangsur dapat meringankan beban pengeluaran konsumen, setelah melakukan transaksi pembelian.

3. Pengembang punya reputasi positif

Walau Anda hanya membeli rusunami dan apartemen murah bukan berarti jadi terkesan murahan dan asal-asalan. Dalam hal ini, wajib juga memerhatikan profil pengembang. Jangan terlalu cepat percaya pada pengembang yang meminta pelunasan uang muka tapi bangunan huniannya belum ada. Lebih baik cari pengembang yang sudah punya reputrasi baik.

Anda bisa menilainya melalui rekam jejak si pengembang. Pengembang dengan rekam jejak positif akan mempertahankan reputasinya dengan membangun dan merampungkan proyeknya sesuai komitmen. Sehingga kemudian proses serah terima kunci dapat berjalan sesuai dengan perjanjian dengan konsumen.

4. Lokasi hunian apartemen dan rusunami dekat sarana transportasi publik

Pilihan ini akan membuat Anda dapat mengurangi ongkos transportasi. Apartemen atau rusunami yang dekat dengan stasiun kereta, terminal bis, atau sarana transportasi terintegrasi merupakan cara jitu menghemat pengeluaran. Selain itu, jarak dan waktu tempuh relatif jadi lebih singkat ketimbang harus berkendara pribadi.

Ada banyak pengembangan apartemen murah dan rusunami yang berbasis transit oriented development (TOD). Konsep apartemen dan rusunami berbasis TOD ini diyakini akan menjadi tren pada tahun-tahun yang akan datang. Sebagai solusi untuk mencari hunian yang sesuai dengan kantong terbatas rasanya faktor ini juga perlu jadi perhatian Anda. (Foto: Istimewa)

source

Ini Syarat BPJS Bersedia Alokasikan 50% Dana untuk Perumahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar ada lebih banyak dana kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dialokasikan ke pembangunan perumahan pekerja. Sebab, dana yang dialokasikan ke pembangunan perumahan hanya lima persen. BPJS Ketenagakerjaan pun siap untuk melaksanakannya.

“Kami bersedia kalau ada payung hukum,” kata Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Cholik, ketika dihubungi VIVA.co.id, di Jakarta, Kamis 4 Juni 2015.

Cholik mengatakan, pihaknya siap menjalankan permintaan Jokowi, tapi ada syaratnya. Mereka ingin agar ada payung hukum yang sesuai untuk melaksanakan alokasi 40 persen untuk perumahan pekerja.

“Kami bekerja atas dasar regulasi. Regulasi saat ini menyebutkan bahwa untuk properti, alokasi dananya lima persen. Alokasinya akan direvisi menjadi berapa persen, kami bersedia. Yang penting, regulasinya dulu,” kata dia.

Jokowi ingin merevisi aturan di mana lima persen dana kelola BPJS Ketenagakerjaan dialokasikan ke sektor perumahan pekerja. Dia ingin agar alokasi dananya meningkat hingga 50 persen. (ren)

sumber

Masyarakat Susah Beli Rumah, DP KPR Harus Segera Turun

Jakarta -Konsumsi masyarakat Indonesia mulai turun, terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di kuartal I-2015. Harus ada kebijakan pemerintah untuk merangsang konsumsi.

Naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mengurangi konsumsi, termasuk untuk pembelian rumah dan kendaraan bermotor yang semakin sulit akibat aturan uang muka alias down payment (DP) yang tinggi.

Bank Indonesia (BI) berniat menggenjot konsumsi dengan merevisi aturan Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Menurut Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, pelonggaran LTV ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekarang lesu. Pelemahan ini sudah terjadi sejak tiga tahun lalu dan puncaknya pada kuartal I-2015 lalu.

“Konsumsi masyarakat turun, kemudian investasi berkurang, jadi mau tidak mau Bank Indonesia keluarkan kebijakan makro prudential untuk menahan pelemahan ini dan mendorong peningkatan konsumsi pada sektor properti dan pembelian kendaraan,” ujarnya kepada detikFinance, Jumat (22/5/2016).

Ia mengatakan, masyarakat tidak hanya kesulitan membeli rumah saja tapi juga mengurangi konsumsi di sektor, rotel, makanan dan minuman. Padahal, kata David, konsumsi di sektor ini biasanya tidak terlalu kena pengaruh.

“Ini ada penurunan di hampir semua sektor. Dari ritel, makanan dan minuman, properti dan hampir semuanya. Walaupun ekonomi turun, sektor tersebut biasanya masih normal, tapi sekarang sektorconsumer goods pun ikut turun karena saking lemahnya kondisi ekonomi saat ini,” ungkapnya.

Laporan kinerja perusahaan yang bergerak di sektor tersebut sudah memberikan bukti adanya perlambatan konsumsi.

“Ini sudah mengkhawatirkan, sudah kebablasan, makanya harus segera direm perlambatan ini dengan salah satunya pelonggaran LTV,” ujarnya.

 

sumber

Pasar properti bakal segera naik setelah 2015

Jakarta (ANTARA News) – Pasar properti yang sedang melambat pada awal 2015 ini diperkirakan bakal segera naik kembali setelah 2015, kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

“Dengan perkiraan titik terendah pasar properti 2015, maka posisi pasar properti telah dalam posisi paling rendah dan akan segera naik dalam waktu tertentu,” kata Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Ali, sejak 2013 sebenarnya tanda-tanda perlambatan sudah terjadi akibat harga yang sudah terlalu tinggi dan pasar yang telah jenuh.

Sedangkan sepanjang 2014, ujar dia, tercatat terjadi penurunan penjualan perumahan sepanjang tahun sebesar minus 72 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terkait dengan sejumlah pihak yang menyatakan bakal terjadi krisis, Ali mengungkapkan meski beberapa indikator ekonomi terjadi goncangan seperti anjloknya nilai mata uang rupiah namun secara fundamental seharusnya tidak akan terjadi krisis.

“Dari sisi pajak memang meresahkan dunia bisnis properti dengan pengenaan PPnBM dan pajak supermewah. Meskipun Indonesia Property Watch mengkritik aturan tersebut karena pemerintah tidak menggunakan batasan harga yang wajar, namun dengan kondisi ini justru pasar properti akan bergerak ke segmen menengah,” katanya.

Ia memprediksi bahwa meski pasar menengah atas masih dalam tekanan, namun pasar akan segera menyesuaikan diri dengan menyasar segmen menengah. Untuk itu, para pengembang menengah atas yang masih terdistorsi harus berubah atau bakal terkena risiko kehilangan pasar yang besar.

Dengan kondisi ini maka pasar properti dinilai akan terus mengalami proses keseimbangan pasar sampai paling lambat akhir 2015 atau awal 2016.

“Hanya pengembang yang dapat membaca pasar secara baik dan benar yang akan memenangkan persaingan pasar ke depan,” ucapnya.

Sebelumnya, Real Estat Indonesia (REI) mengharapkan iklim industri dan pembelian properti di Tanah Air kembali meningkat setelah mengalami perlambatan secara nasional pada 2014 yang merupakan imbas penyelenggaraan pemilu.

“Kami tentunya dengan acara ini ingin membangkitkan industri properti,” kata Ketua Umum REI Eddy Hussy dalam pembukaan REI Expo 2015 di Jakarta, Sabtu (2/5).

Menurut dia, iklim industri properti nasional pada 2014 lalu sempat melambat karena banyak yang menunda bertransaksi properti akibat dampak pemilu.

Untuk itu, lanjutnya, pada tahun 2015 ini, pihaknya ingin untuk membangkitkan lagi iklim industri properti karena memang kondisi sudah lebih baik.

REI Expo 2015 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), 2-10 Mei 2015 itu menghadirkan sebanyak 175 proyek properti yang tersebar di berbagai kota di Indonesia antara lain Jabodetabek hingga Balikpapan, Batam, dan Lombok. “Unit properti yang ditawarkan dari mulai ruko, apartemen, rumah, condotel, dan lain-lain. Harga mulai Rp120 juta,” kata Eddy Hussy.

Ia mengemukakan, pameran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi bidang perumahan baik bagi masyarakat yang baru ingin mencari hunian tempat tinggal, maupun bagi mereka yang sedang mencari sarana investasi.

source

Rumah Murah Tak Akan Dilengkapi Parkiran Mobil

JAKARTA – Pemerintah akan membangun 1 juta rumah murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan ini. Namun, dikhawatirkan rumah murah ini malah dimiliki oleh mereka yang tidak berhak. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono punya cara untuk mengantisipasi hal ini.

“Salah satunya dengan tidak membangun area parkir mobil di dalam proyek Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) atau pun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun pemerintah tersebut,” ucapnya ketika berbincang santai di Ruang Kerja Menteri PU dan Pera Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Dia menjelaskan, dalam pertemuan dengan Pak Wapres (Jusuf Kalla) memang sempat disinggung soal konsep jika rusunawa dibikin atau rusunami tidak dilengkapi dengan area parkir. “Ya sebagai gantinya akan disediakan transportasi khusus dari rusunami atau rusunawa ke tempat kerja,” tuturnya.

Menurutnya, yang dibutuhkan buruh untuk lebih menghemat biaya adalah fasilitas transportasi umum. Menurutnya, bangunan tersebut hanya memiliki luas 24 meter persegi.

“Ada dua keuntungan pertama yakni menghindarkan orang kaya bermobil untuk mengisi hunian yang dibangun pemerintah tersebut sekaligus mengurangi beban pengeluaran buruh untuk transportasi, dan kedua karena orang yang lebih mampu dia pasti akan pindah dari rusunami atau rusunawa yang ukurannya hanya 24 meter persegi,” tuturnya.

sumber

Nasib Sektor Properti Kuncinya Ada di Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepastian. Kata ini yang sejatinya sangat dibutuhkan para pelaku bisnis dan industri properti Tanah Air. Terutama, kepastian dalam menetapkan peraturan atau regulasi baru, pasti dalam menjamin, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, serta pasti dalam keseriusan mengejar target percepatan pembangunan infrastruktur.

“Para pelaku bisnis dan industri properti butuh kepastian. Kuncinya ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi), bagaimana kemudian mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Tidak mengombang-ambingkan pasar dalam ketidakpastian,” tutur Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, menyoal aktualitas bisnis dan industri properti yang tengah mengalami perlambatan, kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2015).

Menurut Ferry, bisnis dan industri properti Indonesia masih prospektif. Kendati penjualan beberapa pengembang yang menyasar segmen pasar menengah ke bawah justru anjlok. Prospektif karena masih ada peluang yakni kebutuhan hunian yang belum terpenuhi setiap tahun secara maksimal. 

“Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan dana dan memulai pembangunan infrastruktur dasar dengan daya pengaruh luar biasa. Dimulai dengan penyelesaian Tol Trans-Jawa, pengembangan Tol Trans-Sumatera, dan juga Tol Trans-Kalimantan,” tambah Ferry.

Pelaku usaha, kata Ferry, butuh kepastian percepatan infrastruktur, dan kepastian menerapkan regulasi baru seperti pengenaan perpajakan (PPN, PBB, NJOP, dan PPnBM) yang dapat menarik minat investor sehingga aksi ekspansinya terakomodasi.

Jadi, walaupun sektor properti secara umum lesu, namun investor asing masih akan melihat Indonesia sebagai peluang besar yang harus ditaklukkan. Indonesia, menurut Ferry, adalah kesempatan investor asing, dan juga lokal untuk mengambil alih properti-properti, dan lahan-lahan potensial untuk dikembangkan.

Saat ini, jika melihat tren ke depan, investor asing lebih tertarik mengakuisisi perkantoran, apartemen, fasilitas logistik, dan pergudangan modern. Jika pemerintah mampu menjadikan dua faktor utama tersebut di atas yakni infrastruktur dan kepastian regulasi, maka dana asing yang masuk pasar properti Indonesia akan lebih deras mengalir.

“Mencermati konstelasi saat ini, memang bagi pengembang adalah masa-masa sulit. Namun sebaliknya bagi investor merupakan peluang besar mendapatkan aset-aset bagus yang bakal melonjak harganya dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan,” tandas Ferry.

Adalah investor asing berbasis di Singapura, Keppel Land, yang masih memandang Indonesia sebagai peluang positif, dengan ceruk pasar besar. Populasi sebanyak 250 juta dijadikan sebagai motivasi utama mereka dalam menggenjot investasinya.

“Indonesia, terutama Jakarta adalah big market. Besar dalam jumlah populasi, besar dalam daya beli, besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kami fokus melakukan kondolidasi di Indonesia, terutama Jakarta,” ungkap Presiden Direktur Keppel Land Indonesia, Sam Moon Thong.

Moon Thong melanjutkan, besarnya pasar properti Indonesia membuka peluang bagi perusahaannya untuk menanamkan investasi senilai Rp 2,6 triliun guna dimanfaatkan sebagai pengembangan baru.

Dana sebesar itu, dibutuhkan untuk mendanai proyek West Vista seluas 3 hektar, di Jl Lingkar Luar Barat, Duir Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Karena properti adalah investasi jangka menengah dan panjang, Keppel Land tidak mengharapkan keuntungan dalam waktu cepat. Saat ini, ucap Moon Thong, pasar memang sedang melambat, namun dia memandanganya justru merupakan momentum yang tepat untuk membangun.

“Kami membeli dan mengakuisisi lahan, membangunnya selama dua sampai tiga tahun, dan dalam masa lima tahun, kami akan mendulang penjualan sekaligus keuntungan. Karena di saat yang lain vakum, kami justru produktif membangun,” tandas Moon Thong.

Jokowi Prioritaskan Pembangunan Rumah Buruh dari Dana Tidur

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bergerak cepat untuk menggunakan dana ‘tertidur’ di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan untuk menyejahterakan para buruh. Dana di BPJS Ketenagakerjaan ini mencapai Rp180 triliun, namun hanya 5 persen yang digunakan untuk investasi perumahan dan sisanya sebagai dana tertidur.

“Ini semuanya masih proses, saya berikan contoh tadi ada di BPJS Ketenagakerjaan itu kurang lebih Rp180-Rp187 triliun, itu kan gede banget. Ada aturan, ada regulasi hanya 5 persen, mau jadi apa? Terus sisanya didiamkan gitu? Enggak produktif namanya, yang akan baru kita proses agar uang itu bisa produktif untuk pekerja, buruh,” tegas Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Jokowi menjelaskan, dana ini akan digunakan untuk menyejahterakan para buruh. Dia menambahkan, jika dana ini digunakan untuk membangun perumahan, maka akan banyak sekali perumahan dibangun untuk buruh.

“Yang paling penting itu pertama pasti untuk perumahan, rumah murah, paling penting di situ. Bayangkan kalau nanti saya setujui misalnya 40 persen itu sudah Rp70 triliun, jadi berapa rumah? Banyak sekali,” ungkap Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan dana tertidur tersebut juga dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pasalnya, fasilitas untuk buruh dan pekerja juga akan diperbaiki.

“Baik di kawasan industri maupun di luar kawasan juga akan kelihatan, dan beban buruh untuk masalah sewa rumah dan lain-lain akan lebih langsung kurang atau hilang,” tegasnya.

Jokowi mengakui, selama ini dana ‘tertidur’ tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa. Namun, dirinya menargetkan rencana pengalihan dana ‘tertidur’ ke sektor produktif dapat terlaksana dengan cepat.

“Saya berbicara terus dengan pimpinan buruh dan pekerja untuk merumuskan itu, agar penggunaannya juga tepat sasaran sesuai aspirasi dari pekerja dan buruh,” ujarnya.

Jokowi pun mengingatkan, jika dana tertidur ini cair, maka harus diawasi secara benar penggunaannya. Jangan sampai disalahgunakan.

“Tapi memang penggunaan uang-uang seperti itu harus diawasi, harus dikontrol, jangan sampai ada yang seperti yang dulu-dulu. Kalau saya sebanyak-banyaknya (dana cair). Asal kontrolnya bagus, sebanyak-banyaknya. Tapi kan nanti diputuskan berdasarkan hitung-hitungan semuanya,” tukasnya.

sumber

Ikut Program 1 Juta Rumah Jokowi, REI Bangun 247.000 Hunian Murah

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program 1 juta hunian murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menyambut program Jokowi, Asosiasi Pengembang Properti atau Real Estate Indonesia (REI) akan ambil bagian dalam program hunian murah.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan, anggota REI berkomitmen membangun rumah vertikal dan tapak sebanyak 247.725 unit di seluruh Indonesia.

“Pengembang anggota REI berkomitmen menyediakan 217.725 unit rumah sederhana tapak (RST) dan 30.000 unit rumah susun sederhana milik (Rusunami),” kata Eddy ditemui di sela acara REI Expo 2015 di JCC, Jakarta, Sabtu (2/5/2015).

Menurut Eddy, kontribusi anggota REI dalam membangun 247.000 unian hunian tapak dan vertikal telah melalui perhitungan yang cermat dan melalui evaluasi yang matang di masing-masing daerah.

“Sehingga REI optimistis komitmen tersebut bisa tercapai sesuai rencana. Tentu juga harus didukung dengan regulasi, peizinan dan penyediaan lahan oleh pemerintah,” pungkas dia.

Berikut ini rincian hunian tapak dan Rusunami yang akan dibangun oleh anggota REI di 33 provinsi:

  • DKI Jakarta sebanyak 2.333 unit
  • Jawa Barat Sebanyak 30.000 unit
  • Jawa Tengah Sebanyak 10.000 unit
  • Jawa Timur sebanyak 30.000 unit
  • Sumatera Utara sebanyak 7.500 unit
  • Sumatera Selatan sebanyak 15.000 unit
  • Sumatera Barat sebanyak 7.000 unit
  • Kalimantan Selatan sebanyak 15.000 unit
  • Kalimantan Timur sebanyak 1.920 unit
  • Riau sebanyak 8.000 unit
  • Sumatera Selatan sebanyak 15.000 unit
  • Lampung sebanyak 5.500 unit
  • Bali sebanyak 1.000 unit
  • Sulawesi Utara sebanyak 3.500 unit
  • Kalimantan Barat sebanyak 7.500 unit
  • Aceh sebanyak 2.500 unit
  • Kalimantan Tengah sebanyak 2.500 unit
  • Nusa Tenggara Barat sebanyak 2.300 unit
  • Sulawesi Tenggara sebanyak 1.000 unit
  • Sulawesi Tengah sebanyak 3.000 unit
  • Papua sebanyak 3.000 unit
  • Maluku sebanyak 500 unit
  • Jambi sebanyak 5.000 unit
  • Bengkulu sebanyak 5.500 unit
  • Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.000 unit
  • Banten sebanyak 20.000 unit
  • Bangka Belitung sebanyak 2.500 unit
  • Batam sebanyak 5.500 unit
  • Maluku Utara sebanyak 250 unit
  • Gorontalo sebanyak 1.000 unit
  • Kepulauan Riau sebanyak 1.172 unit
  • Sulawesi Barat sebanyak 1.100 unit
  • Papua Barat sebanyak 650 unit

source

PNS Dapat Bantuan DP KPR Rp 4 Juta, Bagaimana Tukang Bakso Cs?

Jakarta -Program kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih fokus pada pekerja formal yang punya penghasilan tetap dan pendapatan rendah (MBR) yaitu maksimal Rp 7 juta untuk rusun, dan Rp 4 juta untuk rumah tapak.

Selain pekerja formal swasta, program ini juga berlaku untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa mendapat bantuan uang muka (DP) KPR Rp 4 juta dan bunga KPR hanya 5%/tahun.

Pada pemerintahan sebelumnya sempat ada rencana program KPR untuk masyarakat informal, seperti tukang bakso, ojek, pedagang atau profesi lainnya yang tak memiliki penghasilan tetap.

Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU-PR) Syarief Burhanuddin menuturkan, saat ini, pemerintah tengah mengkaji skema yang memungkinkan golongan pekerja non formal bisa mendapatkan KPR subsidi.

“‎Kita tengah mengkaji yang informal non bankable menjadi bankable,” kata Syarief ditemui di kantor Kementerian PU PR, Jalan Pattimura, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Kementerian PU-PR sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengenai hal ini. Nantinya dimungkinkan skema pembiayaan kredit kepemilikan rumah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Sayangnya, Syarief belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal ini.

“Informal penjual bakso, tukang becak, bisa mendapatkan bantuan melalui KUR. Skemanya itu dibuat, nanti tanya Menteri Ekonomi (Sofyan Djalil),” tuturnya.

Seperti diketahui saat Menteri Perumahan Rakyat masih dipegang oleh Djan Faridz, pernah menjanjikan program KPR subsidi untuk pekerja non formal. Bahkan menurut Djan, program ini sudah berjalan di Palembang. Sebanyak 1.000 unit rumah diperuntukkan bagi pekerja non formal.

source

Dukung Pemerintah, BTN Luncurkan Housing Index

PERBANKAN-Bank BTN memprakarsai terbentuknya Housing Index, yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan teknis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan bisnis menyangkut perumahan. Dibentuknya BTN Housing Index (BTNHI)diharapkan dapat membantu pemerintah atau pengembang bahkan masyarakat terkait dengan bisnis pembiayaan perumahan.

“Kami sangat mendukung program ini dan sebagai pemain terbesar dalam bisnis pembiayaan perumahan di Indonesia, BTN memprakarsai terbentuknya Housing Index, yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan teknis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan bisnis menyangkut perumahan,” ujar Mansyur S. Nasution, Direktur Bank BTN menjelaskan usai meresmikan Office of  BTN Housing Finance Center, di wilayah Menteng Jakarta Pusat, Senin 20 April 2015.

Dikatakan Mansyur, index tentang bisnis pembiayaan perumahan secara nasional tersaji dalam BTNHI. Data yang ada sangat terukur karena potret yang dipakai adalah kredit-kredit yang disalurkan Bank BTN pada industry perumahan secara nasional. Data dalam BTNHI dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi bisnis pembangunan perumahan pada wilayah tertentu, sekaligus dapat melihat pertumbuhan harga-harga properti di daerah.

“Ini penting dalam pengambilan kebijakan terutama bagi stakeholder menyangkut program perumahan nasional. Kami optimis BTN Housing Index akan menjadi bagian strategis dalam pengembangan bisnis pembiayaan perumahan di Indonesia karena dikelola langsung dari sumbernya,” jelas Mansyur.

BTNHI  tidak sama dengan Indeks Harga Properti Residensial Bank Indonesia. BTNHI dihitung berdasarkan transaksi riil nasabah Bank BTN. Sementara HPRBI berdasarkan harga listing pengembang yang dijadikan responden. Determinasi harga dalam BTNHI mencakup primer dan sekunder. HPRBI hanya mencakup harga sekunder. BTNHI diharapkan dapat melengkapi data yang sudah ada saat ini dengan layanan yang berbeda.

Mansyur mencontohkan, BTNHI untuk rumah tapak secara nasional tipe dibawah 36M2 tumbuh melambat pada triwulan IV tahun 2014 setelah pada periode-periode sebelumnya mengalami kenaikan. BTNHI untuk tipe ini tercata sebesar 118,9 atau tumbuh 3,84% (qoq). Sementara untuk harga rata-rata untuk tipe rumah pada jenis ini naik 3,99% atau tumbuh lebih rendah dibandingkan Triwulan II dan III tahun 2014 yang masing-masing naik 8,55% dan 8,79%. Harga rata-rata untuk tipe ini tercata sebesar Rp.221,3 Juta pada Triwulan IV tahun 2014.

BTN HFC saat ini sudah dapat dimanfaatkan sebagai  Learning Center edukasi perbankan dan pembiayaan perumahan Indonesia dengan berbagai bentuk program pelatihan seperti seminar, workshop dan short course yang bersertifikasi serta online subscription sebagai portal ilmu pengetahuan. Fungsi sebagai research center  sudah dihasilkan dalam bentuk BTN Housing Index.

propertynbank